Kuliah Kerja (tidak) Nyata Covid-19

Gedung Rektorat UPN "Veteran" Yogyakarta

Adanya pengumuman status tanggap darurat Covid-19 sejak Maret lalu, hampir semua sektor memberlakukan kegiatan secara daring dari rumah, tak terkecuali kegiatan perkuliahan. Hingga kini pun masih diberlakukan School From Home atau SFH, padahal banyak kegiatan perkuliahan yang sangat membutuhkan pertemuan secara luring. Salah satunya adalah KKN atau Kuliah Kerja Nyata, mata kuliah yang ada hampir di seluruh perguruan tinggi. Mata kuliah ini adalah bentuk kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Biasanya, pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung satu sampai tiga bulan di daerah setingkat desa yang sudah ditentukan dan dilakukan secara luring.

Keadaan status darurat Covid-19 mengubah berbagai hal. Dengan adanya hal tersebut, mau tidak mau universitas harus menyesuaikan dengan keadaaan. Dengan begini, mengacu pada juknis KKN, praktis LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang mengurusi pelaksanaan KKN, hanya mempunyai waktu kurang lebih 2 bulan untuk membahas perubahan sistematika KKN. Maka dari itu, tak ayal banyak beberapa permasalahan, baik itu teknis maupun nonteknis. Permasalahan yang ada tersebut kemudian banyak menimbulkan keluhan dari mahasiswa.

Meskipun dengan waktu persiapan yang singkat, beberapa perguruan tinggi tetap melakukan kegiatan KKN secara daring, tak terkecuali UPN “Veteran” Yogyakarta. Hal ini menjadi pertama kalinya bagi Kampus Kejuangan melakukan KKN secara daring. Namun merupakan kedua kalinya pelaksanaan KKN di tengah bencana. Sebelumnya, UPNVY pernah dilakukan kegiatan tersebut pada tahun 2006 yang bertepatan dengan gempa di DIY. Kegiatan bertajuk KKN Tematik Covid-19 ini dilakukan pada 30 Juni-30 Juli 2020 kemarin. Banyak teknis pelaksanaan KKN yang berubah pada KKN kali ini, hal ini jelas mengharuskan LPPM sebagai lembaga kampus yang mengurusi tentang KKN harus memutar otak untuk membahas teknis pelaksanaannya.

Pelepasan KKN Tematik Juli 2019

Salah satu peserta KKN, Fitroh Akhsani, mengatakan bahwa pelaksanaan KKN tematik Covid-19 kali ini banyak sekali permasalahan. “Mulai dari pendaftaran KKN yang deadline pengumpulan berkasnya berbarengan dengan UAS, apalagi harus minta transkrip nilai dulu juga. Padahal ga semua mahasiswa sks nya udah nyampe 110, jadi harus nunggu nilai UAS keluar dulu.” Ujar mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi tersebut. Tak sampai disitu, terlambatnya beberapa peserta KKN dalam mengumpukan berkas juga menyebabkan beberapa mahasiswa yang sudah mendaftarkan kelompok sebelumnya menjadi tercampur dengan mahasiswa lain. Akhirnya dibutuhkan waktu tambahan untuk pembagian kelompok KKN.

“Waktu buat nyusun proposal itu dikit sekali, kurang lebih cuma 4-5 hari aja, soalnya kita kan juga dalam buat program harus riset dulu ke daerah masing masing penempatan biar programnya juga bermanfaat buat masyarakat,” imbuh Fitroh. Dengan waktu yang mepet, Ia juga mengeluhkan tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang kurang responsif. Namun Ia merasa terbantu dengan adanya draf proposal milik kakak tingkatnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembekalan KKN yang dilakukan kemarin sangat membosankan. Beberapa pembicara yang juga merupakan pejabat daerah di beberapa wilayah di DIY hanya bebrbicara tentang daerah masing masing secara umum. Sedangkan hal-hal teknis penting terkait pelaksanaan KKN baru dibahas di akhir pembekalan dan itupun sangat singkat. Mahasiswa merasa kurang informasi yang mereka butuhkan.

Senada dengan mahasiswa, Perwitasari yang merupakan salah satu DPL KKN mengatakan bahwa pembagian kelompok KKN yang ia bimbing sangat mepet dengan tenggat pengumpulan proposal KKN. Hal ini membuat penyusunan proposal kegiatan tidak melakukan riset terlebih dahulu, sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pelaksanaan KKN. Pada akhirnya, banyak kegiatan yang ditambahkan pada laporan akhir KKN. Padahal pembuatan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting, terlebih lagi disaat seperti saat ini. Kegiatan yang mayoritas dilakukan melalui daring efektifitasnya jelas berbeda dengan kegiatan bertatap muka langsung.

Hendri, salah satu mahasiswa Jurusan Manajemen juga mengeluhkan bahwa dirinya sebagai ketua sering dilempar-lempar oleh LPPM dan DPL ketika dirinya bertanya tentang masalah teknis KKN. Menurutnya, DPL seharusnya paham dengan segala hal teknis terkait pelaksanaan KKN dan menjadi jembatan antara mahasiswa dengan LPPM. Hal ini juga karena hanya Pak Bambang Sugiarto saja yang terlihat bertugas menangani pelaksanaan KKN dari LPPM. Ia mengurus baik terkait informasi maupun koordinasi dari awal sampai akhir KKN. Namun menurut Hendri, permasalahan itu menjadi sedikit lebih ringan karena dirinya terbantu dengan adanya grup chat yang berisi para ketua kelompok KKN. Grup ini berfungsi untuk koordinasi langsung dengan pihak LPPM maupun bertanya antar kelompok.

Selama pelaksanaan KKN, Hendri dan teman-temannya mengaku tidak ada kesulitan yang berarti dalam menjalankan programnya. Malah banyak terbantu dengan sistem yang mengharuskan kegiatan yang dilakukan bersifat daring. Karena selain tidak harus berpergian dan mempersiapkan izin, undangan, dll, pengeluaran mereka juga tidak terlalu boros karena tidak harus menyiapkan konsumsi dan hal lain seperti pertemuan tatap muka. Begitu juga dengan Fitroh, KKN yang bersifat daring ini malah membuat dia tidak berfikir dua kali untuk mengikuti mata kuliah wajib ini. “Kebetulan kan ini KKN-nya temanya tentang Covid-19 yang dimana kegiatannya bersifat daring, jadi pengeluaran kita juga lebih minim. Ditambah lagi pada KKN tematik kali ini tidak dikenakan biaya sama sekali, padahal kalo KKN tematik sebelum adanya Covid ini bayar seperti semester pendek,”. Ia juga meyampaikan bahwa kegiatannya tidak terlalu berat. Dengan pelaksanaan daring, jadi tidak banyak persiapan yang harus dilakukan sebelumnya.

Irfan Hermawan yang juga merupakan salah satu ketua kelompok KKN mengeluhkan tentang atribut KKN. Ia mengatakan bahwa ketika pelaksanaan KKN hampir rampung, baju lapangan yang biasanya menjadi atribut mahasiswa melaksanakan KKN, baru dibagikan. Sedangkan masker, menyusul ketika pelaksanaan KKN telah usai. Hal ini membuatnya kecewa, karena pembagian atribut yang telat tersebut menjadi tidak berguna. “Kalau semisal dari awal belum siap (atributnya), ya yaudah, gausah diadain sekalian. Toh akhirnya ga kepake juga kan, kalo kaya gini kan malah jadi membuat jelek citra LPPM,” ucapnya.

Permasalahan yang terakhir adalah tentang dana swadaya masyarakat yang dilaporan KKN harus tertulis minimal senilai 600 ribu rupiah. Kalau dana swadaya masyarakatnya tidak tertulis minimal 600 ribu, pihak LPPM tidak mau menandatangani laporan akhir KKN tersebut. Yang dimana hal tersebut berarti laporan tersebut tidak sah. “Nah sempet rame juga itu masalah dana swadaya, soalnya kalo dananya (yang tertulis) kurang dari 600 ribu, Pak Bambang gamau nandatanganin. Jadi mau gamau mahasiswa harus ngubah, dan ada mahasiswa yang protes karena seolah olah dia memanipulasi dana itu, rame lah itu di grup,” ucap Irfan.

Pelepasan KKN Tematik 2018.

Ketiga mahasiswa tersebut (Fitroh, Hendri, dan Irfan) kompak menyarankan jika LPPM masih belum siap dengan perubahan sistem KKN yang ada, lebih baik jika KKN tematik kali ini ditiadakan terlebih dahulu. Karena jika dipaksakan, akan menjadi tidak maksimal bagi mahasiswa, LPPM, DPL, maupun masyarakat. Begitupun juga pengaruh yang dihasilkan, sangat jauh dari yang diharapkan karena semua keterbatasan tersebut. Kalaupun KKN semester depan sistemnya masih daring, seharusnya KKN kemarin ini dijadikan pelajaran agar lebih baik kedepannya.

“Namanya KKN kan Kuliah Kerja Nyata, karena esensi (nyata) itu tidak ada sama sekali. Lewat daring tuh esensinya apa sih? Kita kalo KKN terjun di lapangan belajar yang namanya berinteraksi sama masyarakat secara langsung, etikanya dalam masyarakat tu gimana, terus bercengkeramanya itu seperti apa kalo sama masyarakat. Di KKN Covid ini kita gadapet sama sekali, karena emang serba daring, dan dengan sistem seperti ini masyarakat juga cepet lupa sama kegiatan KKN kita.” pungkas Fitroh.

Dengan sederet permasalahan pada pelaksanaan KKN tersebut, reporter sudah berusaha untuk menghubungi pihak LPPM namun belum ada jawaban hingga kini. Terlebih pelayanan di kampus juga ditiadakan hingga tanggal 11 mendatang. Pelayanan luring ditiadakan terkait adanya mahasiswa UPN yang terpapar Covid-19 dan sempat melakukan kontak dengan beberapa pihak kampus. (Diva Arifin)

Editor: Muhammad Hasan Syaifurrizal Al-Anshori