Kantor Pajak dikepung, Massa Suarakan Penolakan PPN 12 Persen

Yogyakarta; Sikap - Selasa (31/12/2024) massa mengepung Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Ringroad Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta. Aksi dilakukan untuk menyuarakan penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang diberlakukan per 1 Januari 2025 karena dianggap  merugikan rakyat.

Acara ini merupakan aksi lanjutan yang diselenggarakan di Abu Bakar Malioboro.  

“Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen justru semakin mencekik rakyat dan tidak menunjukkan adanya keadilan kewajiban membayar pajak” kata Dani Eko Wiyono selaku koordinator aksi.

Potret Orasi Salah Satu Orator (Sumber Amina Noor S)

Partisan aksi terdiri dari Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI), Aliansi Jogja Memanggil, KAMMI Komisariat UGM, Aliansi Buruh Jogja, Forum Cik Di Tiro dan segenap peserta dengan latar belakang lainnya.

Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 -14.00 WIB  kompak menekankan  penurunan PPN. Selain itu, Aliansi Jogja Memanggil juga memberikan tawaran untuk memajaki orang-orang kaya. Akan tetapi, keputusan kembali lagi pada siapa pemerintah berpihak. 

Peserta aksi turut mendesak agar pejabat DJP keluar dari kantor. Orator juga menyuarakan agar PPN dapat diturunkan hingga 5 persen. Hal ini berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 Ayat 3 BAB IV, bahwa, tarif PPN berada di kisaran 5-15 persen. “Pemerintah Prabowo-Gibran belum seratus hari, tapi sudah menyengsarakan rakyat. Maka dari itu kami turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengepung kantor pajak di daerah masing-masing menolak PPN 12 persen ini,” Ucap Santula salah satu orator perwakilan Aliansi Jogja Memanggil.

Perwakilan DJP yakni Dwi Hariyadi selaku kepala Bidang bagian Pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan (PPP)  tidak memberikan jawaban yang memuaskan. “Belum, belum puas. Kalau bisa ada surat penyataan bahwasanya Kantor Pajak Pratama Sleman menolak dan menyampaikan aspirasinya kepada DPR” tegas Dani saat ditemui disela aksi. Akhirnya massa ARPI meminta agar kepala Kanwil DJP ikut keluar menemui mereka. Namun nihil, Hariyadi kembali menekankan bahwasannya mereka hanya pelaksana, sedangkan masukan akan tetap disampaikan.

Selain partisan, aparat juga turut hadir untuk bertugas menjaga gerbang utama kantor DJP dan memastikan aksi berjalan tanpa ricuh. Rahmat Yulianto, selaku salah satu aparat dari Kapolsek Depok Timur menyampaikan bahwasannya sudah terdapat koordinasi dengan koordinator massa mengenai aksi demo pada hari ini. 

“Kita dari awal sudah berhubungan dengan koordinatornya, intinya terkait dengan kegiatan yang jelas, menyampaikan aspirasi terkait pajak, inginnya ya bisa bersatu dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang mungkin bisa mengganggu kegiatan,” ucap Rahmat.(Amina Noor Salamah)

Editor :Erlysta Nafa Azhary